Peran, Fungsi dan Cakupan Kawasan


Peran

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.

Fungsi

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

  1. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
  2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
  3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
  4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
  5. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
  6. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
  7. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

  1. Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
  2. Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste.
  3. Kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
    1. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
    2. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
  4. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.
  5. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut terdiri atas:
    1. 17 (tujuh belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut di Kabupaten Alor;
    2. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi di Kabupaten Belu;
    3. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku di Kabupaten Malaka;
    4. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis di Kabupaten Timor Tengah Utara;
    5. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
    6. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur di Kabupaten Kupang;
    7. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
    8. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
    9. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu di Kabupaten Sumba Timur;
    10. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Katikutana Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
    11. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat;
    12. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya;
    13. Laut Teritorial Indonesia di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia;
    14. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
    15. Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia.