Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan


Peran

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.

Fungsi

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

  1. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
  2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
  3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
  4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
  5. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
  6. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
  7. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan di laut.
Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk:

  1. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
  2. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.

Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut terdiri atas:

  1. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
  2. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
  3. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
  4. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
  5. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Puring Kecana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, dan Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
  6. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;
  7. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, dan Kecamatan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan
  8. 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, danKecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
  9. Laut Teritorial Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi.