Nomor 26 Tahun 2008
Nomor 13 Tahun 2017
Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Tujuan
Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

  1. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  2. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  3. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  4. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
  6. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  7. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
  8. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
  9. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan dan stretegi pengembangan struktur ruang
Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

  1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
  2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

  1. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
  2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
  3. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
  4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:

  1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
  3. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  4. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  5. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

  1. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
  2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
  3. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung
Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:

  1. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  2. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

  1. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
  2. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
  3. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

  1. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  2. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  3. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  7. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya
Kebijakan pengembangan kawasan budi daya meliputi:

  1. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
  2. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:

  1. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  2. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  3. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  5. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
  6. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

  1. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  2. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;
  3. mengembangkan ruang terbuka hjau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
  4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
  5. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional

Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi:

  1. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
  2. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
  3. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
  4. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  5. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
  6. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan
  7. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

  1. menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
  2. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  3. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  4. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
  5. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
  6. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

  1. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  2. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi:

  1. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
  2. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  3. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  4. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  5. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  6. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:

  1. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
  2. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
  3. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi:

  1. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
  2. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
  3. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia meliputi:

  1. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
  2. meningkatkan kepariwisataan nasional;
  3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  4. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:

  1. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
  2. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
  3. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
  4. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
  5. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

Tujuan
Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

  1. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  2. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  3. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  4. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
  6. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  7. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
  8. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
  9. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan dan stretegi pengembangan struktur ruang
Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

  1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
  2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

  1. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
  2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
  3. mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
  4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
  5. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
  6. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:

  1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
  3. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  4. meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
  5. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

  1. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
  2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
  3. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung

Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  2. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan  lingkungan hidup.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

  1. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
  2. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:
    • Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    • Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    • Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    • Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    • Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    • Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
    • Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  3. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  4. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
  5. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

  1. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  2. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  3. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  7. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya
Kebijakan pengembangan kawasan budi daya meliputi:

  1. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
  2. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:

  1. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  2. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  3. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  5. mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
  6. mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
  7. mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

  1. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
  2. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
  3. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
  5. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
  6. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
  7. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
  8. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
  9. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
  10. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
  11. mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
Rencana Struktur Ruang
Sistem Perkotaan Nasional
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN, PKW, dan PKL.
PKN, PKW, dan PKL dapat berupa:

  1. kawasan megapolitan;
  2. kawasan metropolitan;
  3. kawasan perkotaan besar;
  4. kawasan perkotaan sedang; atau
  5. kawasan perkotaan kecil.

Selain sistem perkotaan nasional dikembangkan PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara

PKN ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
  3. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

PKW ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
  3. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

PKL ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

PKSN ditetapkan dengan kriteria:

  1. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
  2. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
  3. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
  4. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Kawasan megapolitan
Kawasan megapolitan merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Kawasan metropolitan
Kawasan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
  2. terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
  3. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.

Kawasan perkotaan besar
Kawasan perkotaan besar merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kawasan perkotaan sedang
Kawasan perkotaan sedang merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kawasan perkotaan kecil
Kawasan perkotaan kecil merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa.

PKN sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
  3. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau
  4. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.

PKW sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
  3. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
  4. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

 PKL sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
  3. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

PKSN sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

  1. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
  2. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
  3. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

 

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Sistem jaringan transportasi nasional terdiri atas:

  1. sistem jaringan transportasi darat;
  2. sistem jaringan transportasi laut; dan
  3. sistem jaringan transportasi udara.

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Jaringan jalan nasional

Jaringan jalan nasional terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.

  1. Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:
    • antar-PKN;
    • antara PKN dan PKW; dan/atau
    • PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
  2. Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL.
  3. Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
    • antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
    • antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
    • PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
  4. Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
  5. Jaringan jalan nasional mencakup pula jembatan atau terowongan antarpulau serta jembatan atau terowongan antarnegara.
  6. Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas antarpulau.
  7. Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas dengan negara tetangga.

KRITERIA Jaringan Jalan Nasional:

Jaringan jalan arteri primer ditetapkan dengan kriteria:

  • menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional;
  • berupa jalan umum yang melayani angkutan utama;
  • melayani perjalanan jarak jauh;
  • memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
  • membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna.

Jaringan jalan kolektor primer ditetapkan dengan kriteria:

  • menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;
  • berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
  • melayani perjalanan jarak sedang;
  • memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
  • membatasi jumlah jalan masuk.

Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan tol ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaringan Jalur kereta api
Jaringan jalur kereta api terdiri atas:

1. jaringan jalur kereta api umum yang terdiri atas:

  • jaringan jalur kereta api antarkota yang dikembangkan untuk menghubungkan:
  • PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
  • antar-PKN;
  • PKW dengan PKN; atau
  • antar-PKW.
  • jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk:
  • menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional; dan
  • mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.

Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

2. jaringan jalur kereta api khusus

  • Jaringan jalur kereta api khusus dikembangkan oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
  • Jaringan jalur kereta api khusus dapat disambungkan dengan jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Jaringan jalur kereta api khusus ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA Jaringan Jalur Kereta Api:

Jaringan jalur kereta api antarkota ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antara PKN dan pusat kegiatan di negara tetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atau antar-PKW.

Jaringan jalur kereta api perkotaan ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional atau mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.
Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
Jaringan transportasi sungai dan danau terdiri atas:

  • pelabuhan sungai dan pelabuhan danau; dan
  • alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.

Pelabuhan dan alur pelayaran sungai dan danau beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai dan danau.

Jaringan transportasi penyeberangan terdiri atas pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan.

Pelabuhan penyeberangan terdiri atas:

  • pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara;
  • pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
  • pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

Lintas penyeberangan terdiri atas:

  • lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi;
  • lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan antarjaringan jalan pada kawasan perbatasan;
  • lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi; dan
  • lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.

Lintas penyeberangan membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk dalam wilayah nasional.

Lintas penyeberangan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi penyeberangan.

KRITERIA Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan:

Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau ditetapkan dengan kriteria:

  • berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;
  • terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya; dan
  • berada di luar kawasan lindung.

Pelabuhan penyeberangan ditetapkan dengan kriteria:

  • berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
  • berada di luar kawasan lindung.

Kiteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

 

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT
Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
Tatanan kepelabuhanan terdiri atas:

  1. pelabuhan umum; dan
  2. pelabuhan khusus.

Pelabuhan Umum
Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk:

  1. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
  2. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
  3. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:

  • melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
  • menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
  • memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

Pelabuhan regional dikembangkan untuk:

  • melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
  • menjangkau wilayah pelayanan menengah.

Pelabuhan lokal dikembangkan untuk:

  • melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
  • menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

KRITERIA Pelabuhan Umum:

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional ditetapkan dengan kriteria:

  • berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;
  • berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional;
  • bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara;
  • berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 (dua belas) meter untuk pelabuhan internasional hub dan 9(sembilan) meter untuk pelabuhan internasional.

Pelabuhan nasional ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
  • berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
  • memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9(sembilan) meter.

Pelabuhan regional ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;
  • berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
  • memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4(empat) meter.

Pelabuhan lokal ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
  • berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
  • berada di luar kawasan lindung;
  • berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan
  • dapat melayani pelayaran rakyat.

Kriteria teknis pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu dan dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional.

Alur pelayaran internasional terdiri atas:

  1. Alur Laut Kepulauan Indonesia;
  2. jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan
  3. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.

Alur pelayaran nasional terdiri atas:

  • alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub;
  • alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional;
  • alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional; dan
  • alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan regional.

Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.
Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

 

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA
Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan
Tatanan kebandarudaraan terdiri atas:

  • bandar udara umum; dan
  • bandar udara khusus.

Bandar udara umum terdiri atas:

  • bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;
  • bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;
  • bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dan
  • bandar udara bukan pusat penyebaran.

Bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

  • ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  • ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  • ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang udara bagi pertahanan dan keamanan negara dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA Bandar Udara Umum

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
  • melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
  • melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan
  • melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi nasional terdiri atas:

  1. sistem jaringan transportasi darat;
  2. sistem jaringan transportasi laut; dan
  3. sistem jaringan transportasi udara.

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Jaringan jalan nasional

Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:

  1. antar-PKN;
  2. antara PKN dan PKW; dan/atau
  3. PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL.

KRITERIA Jaringan Jalan Nasional:

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

  • menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul;
  • berupa jalan umum yang melayani angkutan;
  • melayani perjalanan jarak jauh;
  • memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
  • membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna.

 

Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

  • menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;
  • berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan;
  • melayani perjalanan jarak sedang;
  • memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
  • membatasi jumlah jalan masuk.

Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL.

Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:

  1. antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
  2. antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
  3. PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.

Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam lampiran III berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Jaringan Jalur kereta api

Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:

  1. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
  2. jaringan jalur kereta api perkotaan.

Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:

  1. PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
  2. antar-PKN;
  3. PKW dengan PKN; atau
  4. antar-PKW.

Jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk:

menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan

mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.

 Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

KRITERIA Jaringan Jalur Kereta Api:

Jaringan jalur kereta api antarkota ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antara PKN dan pusat kegiatan di negara tetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atau antar-PKW.

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul atau mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.

Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
Jaringan transportasi sungai dan danau terdiri atas:

  • pelabuhan sungai dan pelabuhan danau; dan
  • alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.

Pelabuhan dan alur pelayaran sungai dan danau beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai dan danau.

Jaringan transportasi penyeberangan terdiri atas pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan.

Pelabuhan penyeberangan terdiri atas:

  • pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara;
  • pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
  • pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

Lintas penyeberangan terdiri atas:

  • lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi;
  • lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan antarjaringan jalan pada kawasan perbatasan;
  • lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi; dan
  • lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.

Lintas penyeberangan membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk dalam wilayah nasional.

Lintas penyeberangan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi penyeberangan.

KRITERIA Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan:

Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau ditetapkan dengan kriteria:

  • berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;
  • terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya; dan
  • berada di luar kawasan lindung.

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

  • berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
  • berada di luar kawasan lindung.

Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan penumpang serta pertahanan dan keamanan negara.

Kriteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

 

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT
Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
Tatanan kepelabuhanan terdiri atas:

  1. pelabuhan umum; dan
  2. pelabuhan khusus.

Pelabuhan Umum
Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk:

  1. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
  2. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
  3. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:

  • melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
  • menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
  • memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

Pelabuhan regional dikembangkan untuk:

  • melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
  • menjangkau wilayah pelayanan menengah.

Pelabuhan lokal dikembangkan untuk:

  • melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
  • menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

KRITERIA Pelabuhan Umum:

Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

  • berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;
  • dihapus;
  • bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara;
  • berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • dihapus.

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
  • berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
  • memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • dihapus.

Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;
  • berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
  • memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • dihapus.

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
  • berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
  • berada di luar kawasan lindung; dan
  • dihapus;
  • dapat melayani pelayaran rakyat.

Kriteria teknis pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang transportasi laut.

Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu dan dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur pelayaran di sungai dan danau.

Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
  2. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.

  1. Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  2. alur pelayaran sungai; dan
  3. alur pelayaran danau.

Kriteria teknis penetapan alur pelayaran ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

 Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.

 Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA
Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan
Tatanan kebandarudaraan terdiri atas:

  • bandar udara umum; dan
  • bandar udara khusus.

Bandar udara umum terdiri atas:

  1. bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
  2. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
  3. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan
  4. bandar udara pengumpan.

 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

  • ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  • ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  • ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang udara bagi pertahanan dan keamanan negara dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA Bandar Udara Umum

Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
  • melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
  • melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier ditetapkan dengan kriteria:

  • merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan
  • melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Kriteria teknis bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara.

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Energi Nasional
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Sistem jaringan energi nasional terdiri atas:

  1. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  2. pembangkit tenaga listrik; dan
  3. jaringan transmisi tenaga listrik.

Jaringan pipa minyak dan gas bumi

Jaringan pipa minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:

  • menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
  • menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.
  1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi.
  2. Jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan dengan kriteria:

  • adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
  • berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.

Pembangkit tenaga listrik

  1. Pembangkit tenaga listrik dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.
  2. Pembangkit tenaga listrik ditetapkan dengan kriteria:
  • mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
  • mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
  • mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
  • berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
  • berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Jaringan transmisi tenaga listrik

  1. Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, atau kabel bawah laut.
  2. Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan dengan kriteria:
  • mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
  • mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
  • melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
  • berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
  • merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
  • menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.

Kriteria teknis jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik sditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

a.

 

Sistem jaringan energi nasional terdiri atas:

  1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan segala hal yang berkaitan dengan:

  1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik merupakan segala hal yang berkaitan dengan pembangkit, jetty, sarana pernyimpanan bahan bakar, sarana pengolahan hasil pembakaran, travo step up, dan pergudangan.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik segala hal yang berkaitan dengan transmisi tenaga listrik, gardu induk, distribusi tenaga listrik, dan gardu hubung.

Jaringan pipa minyak dan gas bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:

  • menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
  • menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi ditetapkan dengan kriteria:

  • adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, serta konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
  • berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.

Pembangkit tenaga listrik

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/ kota berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangkitan Tenaga Listrik tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Jaringan transmisi tenaga listrik

Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dilaksanakan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/atau kabel laut.

Gardu induk yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik untuk mendistribusikan listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, pembangkitan tenaga listrik, serta jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya ditetapkan dengan kriteria:

  • mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
  • mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
  • mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
  • berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
  • berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya ditetapkan dengan kriteria:

  • mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga kawasan terisolasi;
  • mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
  • melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
  • berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
  • merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
  • menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Sistem jaringan telekomunikasi nasional terdiri atas:

  • jaringan terestrial; dan
  • jaringan satelit.

Jaringan Terestrial

  1. Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
  2. Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:
  • menghubungkan antarpusat perkotaan nasional;
  • menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di negara lain;
  • mendukung pengembangan kawasan andalan; atau
  • mendukung kegiatan berskala internasional.

Jaringan Satelit

  1. Jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
  2. Jaringan satelit ditetapkan dengan kriteria ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Jaringan terestrial dan satelit dan prioritas pengembangan serta kriteria teknisnya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi nasional terdiri atas:

  • jaringan terestrial; dan
  • jaringan satelit.

Jaringan Terestrial

  1. Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
  2. Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:
  • menghubungkan antarpusat perkotaan nasional;
  • menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di negara lain;
  • mendukung pengembangan kawasan andalan; atau
  • mendukung kegiatan berskala internasional.

Jaringan Satelit

  1. Jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
  2. Jaringan satelit ditetapkan dengan kriteria ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Jaringan terestrial dan satelit dan prioritas pengembangan serta kriteria teknisnya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Sistem  jaringan  sumber  daya  air  merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi. Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air Pola pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan peraturan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air.

Wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria:

  1. melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan;
  2. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih  besar  atau  sama  dengan  10.000  (sepuluh  ribu) hektar; dan/atau
  3. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi.

Sistem  jaringan  sumber  daya  air  merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi. Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air Pola pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan peraturan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air.

Wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria:

  1. melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan;
  2. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih  besar  atau  sama  dengan  10.000  (sepuluh  ribu) hektar; dan/atau
  3. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi.
Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung Nasional
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

  1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  2. kawasan perlindungan setempat;
  3. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  4. kawasan rawan bencana alam;
  5. kawasan lindung geologi; dan
  6. kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

  1. kawasan hutan lindung;
  2. kawasan bergambut; dan
  3. kawasan resapan air.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

  1. sempadan pantai;
  2. sempadan sungai;
  3. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
  4. ruang terbuka hijau kota.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:

  1. kawasan suaka alam;
  2. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
  3. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
  4. cagar alam dan cagar alam laut;
  5. kawasan pantai berhutan bakau;
  6. taman nasional dan taman nasional laut;
  7. taman hutan raya;
  8. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
  9. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

  1. kawasan rawan tanah longsor;
  2. kawasan rawan gelombang pasang; dan
  3. kawasan rawan banjir.

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

  1. kawasan cagar alam geologi;
  2. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

  1. cagar biosfer;
  2. ramsar;
  3. taman buru;
  4. kawasan perlindungan plasma nutfah;
  5. kawasan pengungsian satwa;
  6. terumbu karang; dan
  7. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan cagar alam geologi terdiri atas:

  1. kawasan keunikan batuan dan fosil;
  2. kawasan keunikan bentang alam; dan
  3. kawasan keunikan proses geologi.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

  1. kawasan rawan letusan gunung berapi;
  2. kawasan rawan gempa bumi;
  3. kawasan rawan gerakan tanah;
  4. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
  5. kawasan rawan tsunami;
  6. kawasan rawan abrasi; dan
  7. kawasan rawan bahaya gas beracun.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas:

  1. kawasan imbuhan air tanah; dan
  2. sempadan mata air.

Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
  2. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
  3. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  2. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
  2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
  3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
  2. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Ruang terbuka hijau kota ditetapkan dengan kriteria:

  1. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
  3. didominasi komunitas tumbuhan.

Kawasan suaka alam ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan; dan/atau
  2. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
  2. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.

Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
  2. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
  3. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
  4. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Cagar alam dan cagar alam laut itetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
  2. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
  3. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
  4. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
  5. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Taman nasional dan taman nasional laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
  2. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
  3. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
  4. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
  5. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

Taman hutan raya ditetapkan dengan kriteria:

  1. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
  2. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
  3. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
  4. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
  5. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
  6. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Taman wisata alam dan taman wisata alam laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
  2. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
  3. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
  4. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan rawan tanah longsor itetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Cagar biosfer ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
  2. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
  3. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
  4. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.

Ramsar ditetapkan dengan kriteria:

  1. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
  2. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
  3. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau
  4. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.

Taman buru ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
  2. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

Kawasan perlindungan plasma nutfah ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
  2. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.

Kawasan pengungsian satwa ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
  2. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
  3. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.

Terumbu karang ditetapkan dengan kriteria:

  1. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
  2. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
  3. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.

Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan kriteria:

  1. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
  2. mendukung alur migrasi biota laut.

Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
  2. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
  3. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
  4. memiliki tipe geologi unik; atau
  5. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
  2. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
  3. memiliki bentang alam goa;
  4. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
  5. memiliki bentang alam kubah; atau
  6. memiliki bentang alam karst.

Kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
  2. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
  3. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geyser.

Kawasan rawan letusan gunung berapi ditetapkan dengan kriteria:

  1. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
  2. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
Kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
Kawasan rawan bahaya gas beracun ditetapkan dengan kriteria wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.

Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
  2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
  3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
  4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
  2. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

  1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  2. kawasan perlindungan setempat;
  3. kawasan konservasi;
  4. dihapus;
  5. kawasan lindung geologi; dan
  6. kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

  • kawasan hutan lindung;
  • kawasan gambut; dan
  • kawasan resapan air.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

  • sempadan pantai;
  • sempadan sungai;
  • kawasan sekitar danau atau waduk; dan
  • ruang terbuka hijau kota.

Kawasan konservasi terdiri atas:

  • kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
  • kawasan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;
  • kawasan taman buru; dan

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:

  • kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil;
  • kawasan konservasi maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan
  • kawasan konservasi perairan.

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

  • kawasan cagar alam geologi; dan
  • kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

  • cagar biosfer;
  • ramsar;
  • cagar budaya;
  • kawasan perlindungan plasma nutfah;
  • kawasan pengungsian satwa; dan
  • kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan cagar alam geologi terdiri atas:

  • kawasan keunikan batuan dan fosil;
  • kawasan keunikan bentang alam; dan
  • kawasan keunikan proses geologi.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas:

  • kawasan imbuhan air tanah; dan
  • sempadan mata air.

Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
  2. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  3. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau
  4. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen).

Kawasan gambut dengan kriteria:

  1. berupa kubah gambut; dan
  2. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.

Kawasan resapan air dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
  2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
  3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
  2. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Ruang terbuka hijau kota ditetapkan dengan kriteria:

  1. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
  3. didominasi komunitas tumbuhan.

Kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat hidup dan   perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langkadan/atau hampir punah;
  2. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
  3. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
  4. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Cagar alam dan cagar alam laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
  2. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunnya;
  3. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan maupun satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
  4. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
  5. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan/atau
  6. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah.

Taman nasional dan taman nasional laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
  2. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
  3. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; dan
  4. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Taman hutan raya ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah;
  2. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
  3. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa.

Taman wisata alam dan taman wisata alam laut ditetapkan dengan kriteria:

  1. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam, serta formasi geologi yang unik;
  2. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
  3. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Taman buru ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
  2. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

Kawasan suaka pesisir atau suaka pulau kecil ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
  2. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir atau pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;
  3. mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
  4. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir atau pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

Kawasan taman pesisir atau taman pulau kecil ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari, serta rekreasi;
  2. mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
  3. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

Kawasan daerah perlindungan adat maritim ditetapkan dengan kriteria:

  1. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional, dan lembaga adat yang masih berlaku;
  2. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
  3. tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kawasan daerah perlindungan budaya ditetapkan dengan kriteria:

  1. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
  2. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
  3. tempat ritual keagamaan atau adat.

Kawasan konservasi perairan ditetapkan dengan kriteria:

  1. perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;
  2. perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;
  3. perairan laut daerah yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; dan
  4. perairan laut daerah yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan.

Cagar biosfer ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
  2. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
  3. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
  4. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.

Ramsar ditetapkan dengan kriteria:

  1. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
  2. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
  3. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau
  4. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.

Kawasan cagar budaya dengan kriteria sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kawasan perlindungan plasma nutfah ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
  2. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.

Kawasan pengungsian satwa ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
  2. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
  3. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.

Kawasan ekosistem mangrove dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
  2. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
  3. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
  4. memiliki tipe geologi unik; atau
  5. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
  2. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
  3. memiliki bentang alam goa;
  4. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
  5. memiliki bentang alam kubah; atau
  6. memiliki bentang alam karst.

Kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
  2. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
  3. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geyser.

Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
  2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
  3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
  4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
  2. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
Rencana Pola Ruang
Kawasan Budidaya
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Kawasan budi daya terdiri atas:

  1. kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. kawasan peruntukan hutan rakyat;
  3. kawasan peruntukan pertanian;
  4. kawasan peruntukan perikanan;
  5. kawasan peruntukan pertambangan;
  6. kawasan peruntukan industri;
  7. kawasan peruntukan pariwisata;
  8. kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
  9. kawasan peruntukan lainnya.

Kriteria Kawasan Budi Daya

  1. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
    • kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
    • kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
    • kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
  2. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).
  3. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).
  4. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat; dan/atau
    • merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  5. Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.
  6. Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapatdiusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
  7. Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.
  1. Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
    • ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
    • mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau
    • dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
  2. Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.
  3. Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:
    • wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
    • tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
  4. Kriteria teknis kawasan peruntukan perikanan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan.
  5. Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah.
  6. Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
    • merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
    • merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riil.
  7. Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.
  8. Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria:
    • berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
    • tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
    • tidak mengubah lahan produktif.
  9. Kriteria teknis kawasan peruntukan industri ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri.
  10. Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
    • mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
  11. Kriteria teknis kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.
  12. Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:
    • berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
    • memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
    • memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
  13. Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman.

Penetapan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

  1. Kawasan budi daya memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan.
  2. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
  3. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut.
  4. Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.
  5. Kawasan andalan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  6. Kawasan andalan berkembang ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;
    • memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen);
    • memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi;
    • memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan
    • memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.
  7. Kawasan andalan prospektif berkembang ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan;
    • memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05% (nol koma nol lima persen);
    • memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun;
    • memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah penduduk provinsi;
    • memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
    • memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.
  8. Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki sumber daya kelautan;
    • memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan
    • memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.

Kawasan budi daya terdiri atas:

  1. kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. kawasan peruntukan hutan rakyat;
  3. kawasan peruntukan pertanian;
  4. kawasan peruntukan perikanan;
  5. kawasan peruntukan pertambangan;
  6. Kawasan peruntukan panas bumi;
  7. kawasan peruntukan industri;
  8. kawasan peruntukan pariwisata;
  9. kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
  10. kawasan peruntukan lainnya.

Kriteria Kawasan Budi Daya

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

  • Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  • Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174 (seratus tujuh puluh empat).
  • Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.  

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:

  • memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat; dan/atau
  • merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapatdiusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.

Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

  • kawasan tanaman pangan;
  • kawasan hortikultura;
  • kawasan perkebunan; dan/atau
  • kawasan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

  • memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
  • ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  • mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan/atau
  • dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dasar.

Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

  • wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
  • tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kriteria teknis kawasan peruntukan perikanan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan.

Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

  • memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
  • merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
  • merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.

Kawasan peruntukan panas bumi ditetapkan dengan kriteria:

  • memiliki sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi; dan 
  • merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanfaatan tidak langsung panas bumi.

 Kriteria teknis kawasan peruntukan panas bumi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang panas bumi.

 Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria:

  • berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
  • tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  • tidak mengubah lahan produktif.
  • Kriteria teknis kawasan peruntukan industri ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri.

Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

  • memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
  • mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

Kriteria teknis kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

  • berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
  • memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
  • memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman.

Penetapan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

  1. Kawasan budi daya memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan.
  2. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
  3. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut.
  4. Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.
  5. Kawasan andalan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  6. Kawasan andalan berkembang ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;
    • memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen);
    • memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi;
    • memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan
    • memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.
  7. Kawasan andalan prospektif berkembang ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan;
    • memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05% (nol koma nol lima persen);
    • memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun;
    • memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah penduduk provinsi;
    • memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
    • memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.
  8. Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:
    • memiliki sumber daya kelautan;
    • memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan
    • memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.
Penetapan Kawasan Strategis Nasional
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

  1. pertahanan dan keamanan;
  2. pertumbuhan ekonomi;
  3. sosial dan budaya;
  4. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
  5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

  1. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
  2. diperuntukkan  bagi  basis  militer,  daerah  latihan  militer, daerah pembuangan   amunisi   dan   peralatan  pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
  3. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  3. memiliki potensi ekspor;
  4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  5. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  6. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam   rangka   mewujudkan   ketahanan   pangan nasional;
  7. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
  8. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
  2. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
  3. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  4. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
  5. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
  6. atau memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:

  1. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
  2. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
  3. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
  4. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
  5. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  2. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang  hampir  punah  atau  diperkirakan  akan  punah  yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  3. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
  4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  6. rawan bencana alam nasional; atau
  7. sangat  menentukan  dalam  perubahan  rona  alam  dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

  1. pertahanan dan keamanan;
  2. pertumbuhan ekonomi;
  3. sosial dan budaya;
  4. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
  5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

  1. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
  2. diperuntukkan  bagi  basis  militer,  daerah  latihan  militer, daerah pembuangan   amunisi   dan   peralatan  pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
  3. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

  1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  3. memiliki potensi ekspor;
  4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  5. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  6. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam   rangka   mewujudkan   ketahanan   pangan nasional;
  7. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
  8. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan warisan budaya dunia;
  2. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/atau
  3. merupakan tempat peningkatan kualitas warisan budaya.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:

  1. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
  2. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
  3. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
  4. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
  5. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  2. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang  hampir  punah  atau  diperkirakan  akan  punah  yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  3. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
  4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  6. rawan bencana alam nasional; atau
  7. sangat  menentukan  dalam  perubahan  rona  alam  dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

  1. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
  2. arahan perizinan;
  3. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  4. arahan sanksi.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

  1. sistem perkotaan nasional;
  2. sistem jaringan transportasi nasional;
  3. sistem jaringan energi nasional;
  4. sistem jaringan telekomunikasi nasional;
  5. sistem jaringan sumber daya air;
  6. kawasan lindung nasional; dan
  7. kawasan budi daya.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional; dan
  3. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.

Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
  2. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
  3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
  4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
  5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

  1. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  4. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
  2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional
Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
  4. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  3. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
  3. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  3. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
  5. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
  4. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
  3. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
  2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
  3. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
  4. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  5. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
  3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
  5. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
  4. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
  3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
  3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
  2. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,jenis, dan ancaman bencana;
  2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:

  1. penetapan batas dataran banjir;
  2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  3. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  2. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
  3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
  2. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
  3. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
  4. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan:

  1. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
  2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
  3. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,jenis, dan ancaman bencana;
  2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  3. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  2. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

  1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
  3. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
  2. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
  3. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

  1. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  2. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
  3. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
  2. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

  1. penetapan amplop bangunan;
  2. penetapan tema arsitektur bangunan;
  3. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  4. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Arahan Perizinan

Arahan perizinan sebagaimana merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Arahan Insentif dan Disinsentif
Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pemberian kompensasi;
  2. urun saham;
  3. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
  4. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. keringanan pajak;
  2. pemberian kompensasi;
  3. imbalan;
  4. sewa ruang;
  5. urun saham;
  6. penyediaan infrastruktur;
  7. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  8. penghargaan.

Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  2. pengenaan kompensasi; dan/atau
  3. penalti.

Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pengenaan pajak yang tinggi;
  2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  3. pengenaan kompensasi; dan/atau
  4. penalti.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Arahan Sanksi
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional;
  2. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem nasional;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  6. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Terhadap pelanggaran sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pencabutan izin;
  6. pembatalan izin;
  7. pembongkaran bangunan;
  8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  9. denda administratif.

Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pembongkaran bangunan;
  6. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  7. denda administratif.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

  1. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
  2. arahan perizinan;
  3. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  4. arahan sanksi.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

  1. sistem perkotaan nasional;
  2. sistem jaringan transportasi nasional;
  3. sistem jaringan energi nasional;
  4. sistem jaringan telekomunikasi nasional;
  5. sistem jaringan sumber daya air;
  6. kawasan lindung nasional; dan
  7. kawasan budi daya.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional; dan
  3. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.

Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
  2. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
  3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
  4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
  5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

  1. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  4. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
  2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

Peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkitan listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
  4. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
  2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
  3. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  4. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  5. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Peraturan zonasi untuk kawasan gambut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
  3. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan gambut melalui badan air; dan
  4. penanggulangan terhadap kerusakan ekosistem gambut.

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  3. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  3. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.
  5. ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
  6. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  3. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;
  4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau pelabuhan; dan
  5. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
  3. kegiatan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Peraturan zonasi untuk cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, dan suaka margasatwa laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
  3. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
  4. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
  5. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
  3. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
  4. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
  5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan     huruf d.

Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
  3. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
  4. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
  5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan    huruf d.

Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
  2. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
  3. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
  4. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan zonasi  untuk kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian serta pengembangan, dan/atau pendidikan;
  2. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian adat dan budaya maritim, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan rekreasi;
  2. pendirian bangunan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi maritim pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pendirian bangunan di perairan kawasan konservasi perairan untuk mendukung penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  2. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
  3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
  2. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  2. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
  3. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove; dan
  3. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
  3. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  3. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  2. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:

  1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
  3. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

  1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. pemanfaatan ruang budi daya hutan rakyat untuk permukiman dan/atau usaha budi daya lainnya dalam satu kesatuan pengelolaan yang terpadu; dan
  3. pemanfaatan ruang lainnya dalam kawasan hutan rakyat mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan dan/atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum; dan
  3. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
  2. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
  3. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

  1. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  2. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
  3. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
  4. pengaturan kawasan tambang dengan memanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukung ekosistem karst.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan panas bumi disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan untuk pengusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan keberlanjutan; dan
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya selain pengusahaan panas bumi yang meliputi kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
  2. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

  1. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

  1. penetapan amplop bangunan;
  2. penetapan tema arsitektur bangunan;
  3. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  4. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Arahan Perizinan

  1. Arahan perizinan sebagaimana merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  2. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dihapus.

Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Arahan Insentif dan Disinsentif
Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pemberian kompensasi;
  2. urun saham;
  3. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
  4. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. keringanan pajak;
  2. pemberian kompensasi;
  3. imbalan;
  4. sewa ruang;
  5. urun saham;
  6. penyediaan infrastruktur;
  7. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  8. penghargaan.

Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  2. pengenaan kompensasi; dan/atau
  3. penalti.

Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:

  1. pengenaan pajak yang tinggi;
  2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  3. pengenaan kompensasi; dan/atau
  4. penalti.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Arahan Sanksi
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional;
  2. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem nasional;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
  6. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Terhadap pelanggaran sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pencabutan izin;
  6. pembatalan izin;
  7. pembongkaran bangunan;
  8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  9. denda administratif.

Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pembongkaran bangunan;
  6. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  7. denda administratif.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri

Arahan Pemanfaatan Ruang
Nomor 26 Tahun 2008Nomor 13 Tahun 2017

Pemanfaatan ruang wilayah nasional berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang dan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan ruang wilayah nasional berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang dan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.