Cakupan wilayah

Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan di laut.
Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk: 

  1. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
  2. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.

Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut terdiri atas:

  1. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
  2. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
  3. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
  4. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
  5. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Puring Kecana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, dan Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
  6. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;
  7. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, dan Kecamatan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan
  8. 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, danKecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
  9. Laut Teritorial Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi.

Tujuan

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

  1. keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara;
  2. pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang mandiri; dan
  3. kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Kebijakan

  1. Kebijakan untuk mewujudkan keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara
  2. Kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang mandiri
  3. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati

Strategi Penataan Ruang

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di Kawasan Perbatasan Negara meliputi:

  • Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan melalui penerapan sabuk pengamanan perbatasan negara meliputi:menyelesaikan penyepakatan batas negara dengan Negara Malaysia.melakukan penegasan tapal batas negara; dan
  1. menetapkan daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara;
  2. menetapkan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) dalam rangka pengamanan Kawasan Perbatasan Negara sepanjang daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara; dan
  3. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dengan pusat-pusat pertahanan dan keamanan negara di luar Kawasan Perbatasan Negara.
  4. Strategi untuk pemertahanan eksistensi PPKT yang meliputi Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makassar sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia meliputi:
  1. membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau terluar lainnya di Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makassar;
  2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebatik;
  3. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Sebatik;
  4. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Pulau Sebatik; dan
  5. mengembangkan jaringan energi di Pulau Sebatik.
  • Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara secara sinergis meliputi:
  1. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana transportasi,  energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan permukiman;
  2. meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan; dan
  3. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, serta perindustrian
  • Strategi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang dilakukan secara sinergis dengan kawasan pengembangan ekonomi dalam sistem klaster meliputi:
  1. menetapkan PKSN Entikong, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN Nangabadau, dan PKSN Jasa sebagai Klaster Barat dengan prioritas pengembangan pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan, yang berorientasi ke PKW Sambas, PKW Sintang, PKW Singkawang, PKW Putussibau, dan PKW Sanggau dalam mendukung PKN Pontianak;
  2. menetapkan PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawang, dan PKSN Long Midang sebagai Klaster Tengah dengan prioritas pengembangan ekowisata dan pengolahan hasil hutan yang berorientasi ke PKW Sendawar dan PKW Malinau; dan
  3. menetapkan PKSN Simanggaris dan PKSN Nunukan sebagai Klaster Timur dengan prioritas pengembangan jasa, industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelautan yang berorientasi ke PKW Tanlumbis dan PKW Malinau dalam mendukung PKW Nunukan dan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang.
  • Strategi untuk perwujudan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan penyelarasan kegiatan pengelolaan Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya meliputi:
  1. mewujudkan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
  2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
  3. meningkatkan daya dukung dan pengurangan daya rusak daerah aliran sungai;
  4. menerapkan pola insentif dan disinsentif, serta pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan;
  5. mengembangkan kegiatan budidaya yang berwawasan lingkungan; dan
  6. mempertahankan dan merehabilitasi vegetasi pesisir guna mencegah abrasi di Wilayah Pesisir, termasuk PPKT.
Loading