Cakupan wilayah

  1. Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
  2. Kawasan perbatasan di darat (1) meliputi kawasan yang berada di distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah Negara Indonesia dengan Negara Papua Nugini.
  3. Kawasan perbatasan di laut (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan negara Palau, hingga garis pantai termasuk a. distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau b. seluruh distrik pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
  4. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimasud pada (2) dan (3) terdiri atas:
    1. 5 (lima) distrik yang meliputi Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita di Kabupaten Mimika;
    2. 5 (lima) distrik yang meliputi Distrik Sawaerma, Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, dan Distrik Pantai Kasuari di Kabupaten Asmat;
    3. 2 (dua) distrik yang meliputi di Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
    4. 13 (tiga belas) distrik yang meliputi Distrik Ilwayab, Distrik Tabonji, Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Tubang, Distrik Okaba, Distrik Malind, Distrik Semangga, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;
      e. 6 (enam) distrik yang meliputi Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, dan Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel;
    5. 8 (delapan) distrik yang meliputi Distrik Iwur, Distrik Tarub, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofinop, dan Distrik Murkim di Kabupaten Pegunungan Bintang;
    6. 5 (lima) distrik yang meliputi Distrik Arso, Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris, Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom;
    7. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Muaratami, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura;
    8. 8 (delapan) distrik yang meliputi Distrik Sentani, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Yokari, dan Distrik Demta di Kabupaten Jayapura;
    9. 7 (tujuh) distrik yang meliputi Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi;
    10. 2 (dua) distrik yang meliputi Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
    11. 16 (enam belas) distrik yang meliputi Distrik Bruyadori, Distrik Aimando, Distrik Padaido, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Kota, Distrik Oridek, Distrik Samofa, Distrik Biak Utara, Distrik Andey Dalam, Distrik Yawosi, Distrik Warsa, Distrik Bondifuar, Distrik Orkeri, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, dan Distrik Poiru di Kabupaten Biak Numfor;
    12. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori;
    13. Laut Teritorial Indonesia di Samudra Pasifik dan Laut Arafura;
    14. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Samudra Pasifik dan Laut Arafura; dan
    15. Landas Kontinen Indonesia di Samudra Pasifik dan Laut Arafura.

Tujuan

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

  1. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Australia;
  2. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari;dan
  3. Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

Kebijakan

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Australia dilakukan dengan:

  1. penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  2. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
  3. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari dilakukan melalui:

  1. pelestarian dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
  2. pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan memberdayakan masyarakat adat;
  3. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
  4. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan bencana.

Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing dilakukan melalui:

  1. pengembangan sentra pertanian, pertambangan mineral, perkebunan, dan perikanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  2. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi berdaya saing;
  3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau-pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  4. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
  5. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah kampung.

Strategi Penataan Ruang

  1. Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI
  2. Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara
  3. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara
  4. Strategi pelestarian dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara
  5. Strategi pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan memberdayakan masyarakat adat
  6. Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT
  7. Strategi untuk pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan bencana
  8. Strategi pengembangan sentra pertanian, pertambangan mineral, perkebunan, dan perikanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
  9. Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi berdaya saing
  10. Strategi peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau-pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara
  11. Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya
  12. Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah kampung adalah mengembangkan prasarana dan sarana dasar berbasis kampung yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan
Loading