Cakupan wilayah

RTR Kawasan Perbatasan Negara Maluku merupakan RTR dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang wilayah cakupannya meliputi:

  1. 17 (tujuh belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut di Kabupaten Alor;
  2. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi di Kabupaten Belu;
  3. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku di Kabupaten Malaka;
  4. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  5. (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  6. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur di Kabupaten Kupang;
  7. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
  8. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
  9. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu di Kabupaten Sumba Timur;
  10. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Katikutana Selatan di
    Kabupaten Sumba Tengah;
  11. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan
    Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat;
  12. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya;
  13. Laut Teritorial Indonesia di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia;
  14. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
  15. Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia.

Profil Wilayah 

Letak Geografis Dan Administrasi

Batas-batas geografis Provinsi Maluku sebagai berikut:

Sebelah Timur               : Provinsi Papua Barat

Sebelah Selatan            : The Republik Demokratik Timor-Leste dan Australia di Selatan

Sebelah Utara               : Provinsi Maluku Utara

Sebelah Barat               : Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah

Sementara secara total 581 daerah 376 km2 yang terdiri dari 527 191 km2 wilayah laut laut, dan 54 185 km2 wilayah laut, atau dengan kata lain sekitar 90% Provinsi Maluku merupakan daerah laut. Sebagai Provinsi Kepulauan, Maluku memiliki 559 pulau yang memiliki pulau-pulau yang relatif besar beberapa, antara lain: pulau Seram (18 625 km2), Pulau Buru (9000 km2) Yamdena (5085 km2) dan Pulau Wetar (3624 km2). Dengan kondisi dominan perairan daerah, Provinsi Maluku sangat terbuka untuk berinteraksi dengan yang lain Provinsi dan negara-negara sekitarnya

KABUPATEN

LUAS (KM2)

Maluku Tenggara Barat

52.995,19

Maluku Tenggara

4.178,66

Kepulauan Aru

6.426,77

Maluku Barat Daya

72.246,91

Tual

237,74

Total Kab/Kota yang masuk dalam Kawasan Perbatasan

136.085,3

Total Provinsi Maluku

62.946,04

Perekonomian

Perekonomian Maluku pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB Maluku tahun 2015 mencapai 5.44 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 6,51 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,99 persen. PDRB per kapita Provinsi Maluku mengalami kenaikan dari 14.216,66 ribu rupiah pada tahun 2014 menjadi 14.731,16 ribu rupiah pada tahun 2015.

PDRB Provinsi Maluku Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

LAPANGAN USAHA

2013

2014

2015

Pertanian, kehutanan, perikanan

5.500.920,14

5.838.339,14

5.910.404,60

Pertambangan dan Penggalian

674.425,83

819.216,23

811.272,50

Industri Pengolahan

1.186.173,89

1.286.063,25

1.336.317,95

Pengadaan Listrik dan gas

18.722,18

24.807,35

24.858,12

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

112.246,09

118.821,79

119.480,11

Konstruksi

1.511.831,57

1.622.354,35

1.712.125,66

Perdagangan Besar dan Eceran

3.198.282,75

3.327.583,75

3.564.797,17

Transportasi dan Pergudangan

1.191.632,16

1.293.296,16

1.349.798,81

Penyediaan Akomodasi

404.585,87

423.516,77

456.297,70

Informasi dan Komunikasi

836.239,34

899.970,34

981.130,20

Jasa Keuangan dan Asuransi

810.014,04

861.684,81

924.506,46

Real Estate

79.075,89

84.689,66

87.093,06

Jasa Perusahaan

238.640,02

250.156,68

258.711,06

Administrasi Pemerintahan

4.285.730,11

4.514.837,84

496.6062,17

Jasa Pendidikan

1.161.964,74

1.272.532,38

1.372.327,97

Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial

504.089,79

517.347,75

542.494,29

Jasa Lainnya

386.342,04

407.606,21

425.971,64

PDRB

22.100.937,11

23.562.824,45

24.843.650,18

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2016

Tujuan

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

  1. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulautan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
  2. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari; dan
  3. Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

Kebijakan

  1. mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia
  2. mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestaridilakukan
  3. mewujudkan Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing dilakukan

Strategi Penataan Ruang

  1. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara
  2. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara
  3. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara
  4. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara
  5. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara
  6. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT
  7. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
  8. Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi
  9. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah
  10. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi
  11. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan
  12. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya
  13. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.
Loading