Cakupan wilayah

RTR Aceh dan Sumatera Utara merupakan RTR dari sudut pertahanan keamanan yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

  1. Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
  2. Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis BLT dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/ atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan negara tetangga, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut.
  3. Selain Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur kawasan tertentu di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara atau sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah, yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.
  4. Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Provinsi Aceh, terdiri atas:
      • 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya di Kota Sabang;
      • 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Kuta Alam, dan Kecamatan Syiah Kuala di Kota Banda Aceh;
      • 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Mesjid Raya, dan Kecamatan Seulimeum di Kabupaten Aceh Besar;
      • 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Batee, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Simpang Tiga, dan Kecamatan Kembang Tanjong di Kabupaten Pidie;
      • 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Jangka Buya di Kabupaten Pidie Jaya;
      • 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunib, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala, Kecamatan Jangka, dan Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen;
      • 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Samudera, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Lapang, Kecamatan Baktiya Barat, dan Kecamatan Seunuddon di Kabupaten Aceh Utara;
      • 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat di Kota Lhokseumawe;
      • 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rantau Selamat, dan Kecamatan Birem Bayeun di Kabupaten Aceh Timur;
      • 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur di Kota Langsa; dan
      • 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bendahara, dan Kecamatan Seruway di Kabupaten Aceh Tamiang;
    2. Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas:
      • 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Tanjung Pura, dan Kecamatan Secanggang di Kabupaten Langkat;
      • 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Percut Sei Than, dan Kecamatan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang;
      • 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan;
      • 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, dan Kecamatan Bandar Khalifah di Kabupaten Serdang Bedagai;
      • 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara;
      • 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Sei Kepayang Timur, dan Kecamatan Sei Kepayang di Kabupaten Asahan;
      • 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir di Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
      • 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Panai Hilir di Kabupaten Labuhanbatu;
    3. Laut Teritorial Indonesia di Selat Malaka dan Laut Andaman;
    4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka dan Laut Andaman; dan Landas Kontinen Indonesia di Selat Malaka dan Laut Andaman.
  5. Kawasan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. Provinsi Aceh, terdiri atas:
      • 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Lueng Bata, dan Kecamatan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh;
      • 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bandar Dua di Kabupaten Pidie Jaya;
      • 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Darul Falah di Kabupaten Aceh Timur; dan
      • 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Kota, dan Kecamatan Langsa Lama di Kota Langsa;
    2. Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas:
      • 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sei Lepan di Kabupaten Langkat;
      • 20 (dua puluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Medan Amplas di Kota Medan; dan
      • 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai.

Isu isu strategis

1. Aspek Hankam

  • Permasalahan delimitasi dengan negara tetangga yatiu belum disepakatinya beberapa segmen garis ZEE di Selat Malaka dan Laut Andaman
  • Masih tingginya kejadian illegal: illegal fishing, penyelundupan barang (narkoba, senjata), human trafficking.
  • Prasarana pendukung yang minim bagi pos-pos pertahanan keamanan.
  • Banyaknya pintu masuk illegal ke daratan Indonesia yang rawan penyelundupan.

2. Aspek Kesejahteraan

  • Potensi migas yang besar di Selat Malaka yang belum optimal sebagai potensi pengembangan Kawasan perbatasan negara
  • Potensi perikanan yang belum optimal sebagai potensi pengembangan Kawasan perbatasan negara.
  • Potensi perikanan di Kawasan Perbatasan Negara Aceh-Sumut: 489.920 ton (8,11% nasional) yang merupakan urutan 5 dari 11 WPP
  • Potensi perkebunan yang belum optimal sebagai potensi pengembangan Kawasan perbatasan negara
  • Potensi KEK Arun Lhokseumawe belum optimal sebagai potensi pengembangan Kawasan perbatasan negara

3. Aspek Lingkungan Hidup

Koordinat geografis dari titik-titik terluar garis pangkal kepuluan Indonesia pada PPKT terancam abrasi yang dapat mengakibatkan mundurnya garis  pangkal kepulauan

Strategi Penanganan

  • Menegaskan batas yurisdiksi pada ZEE di Selat Malaka dengan pendelinasian wilayah, menggunakan maksimum klaim
  • meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
  • mengembangkan pos pengamanan perbatasan beserta prasarananya sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT
  • mengembangkan pelabuhan khusus untuk pertahanan dan keamanan
  • mengembangkan pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, dan/atau industri serta didukung prasarana permukiman.
  • mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, promosi, pertahanan dan keamanan negara, serta didukung prasarana permukiman
  • mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Selat Malaka dengan memperhatikan ekosistem laut dan jalur pelayaran internasional
  • Mengembangkan PKSN Lhokseumawe sebagai pusat kegiatan industri minyak, gas, energi, dan petrokimia
  • mengembangkan perikanan tangkap dan budi daya sesuai potensi lestari
  • Mengembangkan pelabhuhan khusus untuk kegiatan perikanan
  • Mengembangakan PKSN Sabang, PKSN Lhokseumawe, PKSN Medan, PKN Banda Aceh, dan Kota Sigli sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan

Tujuan

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

  1. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara India, Thailand, dan Malaysia;
  2. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing; dan
  3. kawasan berfungsi lindung yang lestari.

Kebijakan

  1. Mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara India, Thailand, dan Malaysia yang meliputi:
  2. Mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing yang meliputi:
  3. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari 
Loading