Cakupan wilayah

Kawasan Perbatasan Negara di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia, hingga garis pantai termasuk:

  1. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut;
  2. gugus kepulauan; atau
  3. PKSN, hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.

Kawasan Pendukung perbatasan yaitukawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah

 A. Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi:

a. Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:

  1. 19 (sembilan belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan’ Amma di Kabupaten Kepulauan Talaud;
  2. 15 (lima belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  3. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan,
    Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  4. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, dan Kecamatan Lembeh Utara di Kota Bitung;
  5. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten minahasa Utara;
  6. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota Manado;
  7. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa;
  8. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan
    Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan
    Kecamatan Sinonsayang di Kabupaten Minahasa Selatan;
  9. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan kecamatan Sang Tombolang di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  10. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

b. Provinsi Gorontalo, terdiri atas;

11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;

c. Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri atas:

  1. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Lakea di Kabupaten Buol; dan
  2. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan di
    Kabupaten Toli Toli;

d. Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas:

  1. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau;

e. Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:

  1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu di Kabupaten Bulungan;
  2. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara di Kota Tarakan;
  3. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia di
    Kabupaten Tana Tidung; dan
  4. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan;

f. Laut Teritorial Indonesia di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
g. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
h. Landas Kontinen Indonesia di Laut Sulawesi.

B. Kawasan pendukung meliputi ;

  1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Lembeh Selatan di Kota Bitung; dan
  2. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wanea di Kota Manado.

Profil Wilayah Provinsi Gorontalo

Letak Geografis

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.990 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 88 jiwa/km². Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam Etnis yang berbentuk Pohala'a (Keluarga), di antaranya Pohala'a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala'a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala'a Limboto (Etnis Limutu), Pohala'a Bolango (Etnis Bulango/Bolango) dan Pohala'a Atinggola (Etnis Atinggola) yang seluruhnya dikategorikan kedalam suku Gorontalo atau Suku Hulontalo.

Meskipun terbilang muda perihal pemekaran daerah, sebenarnya Provinsi Gorontalo lebih dahulu dikenal sejak zaman kolonial Belanda dengan kota-kota tua yang dimilikinya selain Kota Gorontalo (Hulontalo), antara lain:

  • Sumawa
  • Limboto
  • Tilamuta
  • Kwandang
  • Paguat
  • Marisa
  • Popayato
  • Atinggola

Batas wilayah Gorontalo :

  • Sebelah Utara               : Laut Sulawesi
  • Sebelah Timur               : Provinsi Sulawesi Utara
  • Sebelah Selatan            : Teluk Tomini
  • Sebelah Barat               : Provinsi Sulawesi Tengah

Luas Wilayah Provinsi Gorontalo

KABUPATEN/KOTA

LUAS (KM2)

Gorontalo

2.143,48

Gorontalo Utara

2.141,86

Total Kab/Kota yang masuk dalam kawasan perbatasan

4.285,34

Total Provinsi Gorontalo

12.435,00

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2016

Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 25.201,10 miliar. Sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 adalah sebesar 3.647 milyar Rupiah. Sumbangan terbesar PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Gorontalo menurut lapangan usaha pada tahun 2014 adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 37,74 persen.

Pada tahun 2014, sumbangan terbesar PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga(61,12 persen). Impor juga memiliki peran yang relatif besar yaitu sekitar 45,72 persen. Sementara itu, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 31,84  persen.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2014

LAPANGAN USAHA

2012

2013

2014

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

6.763,85

7.232,59

7.698,32

Pertambangan

265,97

273,91

283,11

Industri Pengolahan

737,13

796,02

843,70

Pengadaan Listrik dan Gas

12,72

13,72

15,15

Pengadaan Air

8,94

9,54

10,25

Konstruksi

2.136,49

2.290,42

2.470,12

Perdagangan Besar dan Eceran

1.806,27

1.991,51

1.207,88

Transportasi dan Pergudangan

1.022,92

1.112,50

1.207,88

Penyediaan Akomodasi

383,57

417,94

446,92

Informasi dan Komunikasi

495,65

538,65

587,23

Jasa Keuangan

337,57

367,40

396,25

Real Estate

674,93

711,87

748,32

Jasa Perusahaan

17,73

19,05

20,19

Administrasi Pemerintahan

1.685,04

1.783,31

1.906,73

Jasa Pendidikan

692,83

787,96

894,72

Jasa Kesehatan

610,72

667,36

726,38

Jasa lainnya

333,76

355,40

374,18

PDRB

17.987,07

19.369,15

20.781,31

 

Profil Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Letak Geografis

Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km², dan jumlah penduduknya 2.831.283 jiwa (2014). Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur yang menjabat sekarang adalah Longki Djanggola bersama dengan Sudarto untuk periode kedua.

Batas-batas Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
  • Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb:

  • Daratan rendah dengan ketinggian 0 100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
  • Wilayah dengan ketinggian 100 500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen dan
  • Wilayah dengan ketinggian diatas 500 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
  • Wilayah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut 25.90 persen.

Ekonomi

Pendapatan Regional merupakan salah satu Indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , perkembangan PDRB Sulawesi Tengah, struktur perekonomian, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perekonomian Sulawesi Tengah 2015 berdasarkan Tahun Dasar 2010 cenderung mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 15,56 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 95,07 persen.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

KABUPATEN/KOTA

2014

2015

Toli-Toli

4.427.892

4.730.885

Buol

3.314.252

2.525.217

Total Kab/Kota yang masuk dalam kawasan perbatasan

7.742.144

7.256.102

Total Provinsi

60.522.627

70.898.748

Sumber : BPS Sulawesi Tengah 2016

Profil Wilayah Kalimatan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua, memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar dieksport keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km2 dan luas pengelolaan laut 25.656 km2 terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur Timur serta diantara 2º33’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan.

Batas wilayah Klimantan Timur meliputi:

Sebelah Utara        : Kalimantan Utara

Sebelah Timur       : Selat Malaka dan Laut Sulawesi

Sebelah Selatan    : Kalimantan Selatan

Sebelah Barat       : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur

Isu-isu Strategis

  1. Pertahanan dan Keamanan
    • illegal fishing, illegal trading, dan human trafficking di perairan Laut Sulawesi (berbatasan dengan perairan di Malaysia & Philipina)
    • minimnya fasilitas & akses di kawasan perbatasan termasuk PPKT dan pos-pos pertahanan keamanan
    • belum disepakatinya Batas Landas Kontinen antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di perairan Laut Sulawesi
  2. Kesejahteraan
    • tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya kualitas SDM di KPN karena kurangnya aksesibilitas -> kesenjangan ekonomi antara kawasan perbatasan Indonesia dengan Sabah dan Mindanao
    • keterbatasan sarpras dasar di KPN (pendidikan, kesehatan, air bersih, energi, telekomunikasi, dan permukiman)
    • Potensi sumber daya yg berlimpah (terutama perikanan dan  perkebunan) belum dimanfaatkan secara optimal dan belum didukung industri pengolahan

3.    Lingkungan 

    • Tingginya tingkat abrasi di PPKT & pesisir di KPN
    • Terganggunya ekosistem penting di KPN (koridor bagi jenis biota laut  yang dilindungi, terutama koridor penyu di Laut Sulawesi)
    • Adanya tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai bagian dari 'coral triangle’ di Laut Sulawes

Strategi Penataan Ruang

  1. Penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara
  2. Pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara
  3. Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara
  4. Pemertahanan kawasan lindung lintas negara
  5. Pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di ppkt
  6. Pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung termasuk ppkt
  7. Strategi pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau
  8. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana
  9. Pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi
  10. Pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi
  11. Pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi
  12. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara
  13. Pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya
  14. Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan

Tujuan

Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan: 

  1. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia;
  2. kawasan berfungsi lindung yang lestari; dan
  3. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing.

Kebijakan

  1. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia meliputi:
    • penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
    • pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
    • pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
  2. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
    • pemertahanan kawasan lindung lintas negara;
    • pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT;
    • pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT; 
    • pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau; dan
    • pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
  3. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing meliputi:
    • pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
    • pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
    • pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
    • pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
    • pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
    • pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
Loading