Peran, Fungsi, dan Cakupan Kawasan


Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Peran

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi  pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.

Fungsi

  1. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai  pedoman untuk:
  2. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
  3. perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
  4. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota serta keserasian antarsektor di Kawasan  Perbatasan Negara;
  5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
  6. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
  7. pengelolaan  Kawasan Perbatasan Negara; dan
  8. perwujudan keterpaduan rencana  pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan Negara di laut.

(2) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana  dimaksud meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas

Laut Teritorial  Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas

negara belum disepakati dengan  Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang

memiliki garis pantai tersebut, atau hingga perairan dengan jarak  24 mil laut dari garis pangkal.

(3) Selain Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud diatur kawasan  perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan

Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara atau sebagai satu kesatuan sistem  pengembangan  wilayah, 

yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.

(4) Kawasan  Perbatasan  Negara  di   laut   sebagaimana dimaksud  meliputi:

      a.    Provinsi Riau, terdiri atas:

            1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam 

                Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir;

             2. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai di Kota Dumai;

             3. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumerbau, Kecamatan Rangsang

                 Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti;

             4. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana,

                 Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bantan di Kabupaten Bengkalis;  dan

      b.    Provinsi Kepulauan Riau, terdiri  atas:

             1. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan

                 Karimun,Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun;

             2. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, 

                 Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, dan

                 Kecamatan Nongsa di Kota Batam;

             3. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung

                 Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir di Kabupaten  Bintan;

             4. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur,

                 Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak di 

                 Kabupaten Kepulauan Anambas;  dan

             5. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran

                 Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan,  Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan

                 Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan  Kecamatan Serasan Timur

                 di Kabupaten  Natuna;

      c.    Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, Laut Natuna, clan  Laut Natuna  Utara;

      d.    Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara; dan

      e.     Landas Kontinen di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.

(5) Kawasan  Pendukung  meliputi

      a.    5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan,

            Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur di Kota Dumai;  dan

      b.    3  (tiga) kecamatan yang meliputi  Kecamatan  Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk di Kota

             Batam. 

 

Loading